Page 6 - WARTA USK
P. 6
Edukasi Edukasi
IMPLEMENTASI pendidikan adalah salah satu prioritas secara formal di sekolah, beberapa yang cenderung positif (57,9 persen)
Jumlah pemangku kepentingan
pembangunan (20 persen). Komitmen
konsep MBS sudah dipraktikkan di
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH dan sikap pemangku kepentingan beberapa sekolah di Aceh. Sekolah terhadap MBS harus ditingkatkan
sekolah terhadap eksistensi MBS
hingga di atas 70 persen sehingga
yang mempraktikkan konsep MBS
ditelusuri melalui analisis kebijakan menunjukkan bahwa ada kendala dukungan terhadap aplikasi SBM
tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas dalam implementasinya. Kendala di sekolah menjadi lebih kuat. Ini
pelatihan khusus tentang berbagai Pendidikan, baik tingkat provinsi dimaksud antara lain masalah dapat dilakukan dengan memberikan
aspek MBS, seperti dinamika maupun kabupaten/kota di seluruh desentralisasi, otoritas, pengambilan pelatihan tentang konsep dan
kelompok, pemecahan masalah Provinsi Aceh. keputusan, dan keterbatasan praktik manajemen berbasis sekolah
dan pengambilan keputusan, Fakta menunjukkan, baik pengetahuan, ketidakjelasan kepada pemangku kepentingan
manajemen konflik, teknik di tingkat provinsi maupun di peran, keterbatasan dana, gaya secara ekstensif. Dengan demikian,
presentasi, manajemen stres, dan kabupaten/kota, belum ada kebijakan kepemimpinan, kepedulian publik. semua sekolah di Aceh senantiasa
komunikasi interpersonal dalam tertulis mengenai implementasi Pemerintah, dalam hal ini, dinas menerapkan MBS di sekolah untuk
kelompok. Semua pemangku MBS di sekolah-sekolah di Provinsi pendidikan provinsi/kabupaten/kota, mencapai kualitas pendidikan yang
kepentingan harus mendapat Aceh. Dinas Pendidikan provinsi dan perlu mengembangkan kebijakan lebih baik.
pelatihan ini, terutama pada tahap kabupaten/kota belum menjabarkan tertulis terkait pelaksanaan MBS yang Peningkatan mutu pendidikan
awal pelaksanaan MBS. Selain kebijakan dan komitmen pemerintah merupakan turunan dari kebijakan merupakan topik yang tidak ada
itu, kepala sekolah perlu memiliki pusat tentang implementasi MBS yang dikeluarkan oleh pemerintah akhirnya karena tuntutan 4C
pengetahuan dan kompetensi di sekolah. Tidak adanya kebijakan pusat (Departemen Pendidikan (communication, collaboration,
kepemimpinan yang efektif. resmi (tertulis) pemerintah Nasional), terutama kebijakan yang critical thinking and problem solving,
Penerapan MBS harus dilakukan provinsi/kabupaten/kota tentang sudah diamanatkan dalam Undang- creativity and innovation) dalam
dan dioptimalkan terus menerus. Dari implementasi MBS di sekolah Undang Pendidikan Nasional. pembelajaran merupakan tantangan
eberhasilan pengem- pengalaman penerapan MBS di menunjukkan bahwa pemerintah Meskipun masih ada pemangku bagi siswa dan guru. Demikian
bangan pendidikan akan sekolah-sekolah Amerika Serikat, provinsi belum melakukan upaya kepentingan menganggap pula tuntutan pengeloaan sekolah
berkontribusi pada keber- sebagai suatu usaha reformasi serius untuk meningkatkan kualitas implementasi MBS kurang efektif, yang efektif dan efisien merupakan
hasilan pengembangan pendidikan, menunjukkan bahwa manajemen sekolah. namun pada umumnya (53,6 persen) tantangan pula bagi pengelola
Ksektor lainnya. Begitulah otoritas pendidikan kabupaten Selanjutnya, bentuk lain pemangku kepentingan sekolah sekolah. Sasaran dari implementasi
pengalaman di beberapa negara yang menyerahkan wewenang yang besar dari komitmen para pemangku menyadari pentingnya aplikasi MBS manajemen berbasis sekolah
sekarang dianggap sudah masuk da- kepada sekolah. Keberhasilan itu kepentingan terhadap implementasi di sekolah dalam usaha peningkatan ini adalah untuk meningkatkan
lam kategori negara maju dan kuat. Prof. Dr. Drs. Burhanuddin Yasin, M.Ed membutuhkan keberadaan jaringan MBS ditelusuri melalui sikap para mutu pendidikan. Mereka yakin efektivitas dan efisiensi pengeloaan
Salah satu indikatornya adalah kema- Profesor dalam Bidang Manajemen komunikasi dan komitmen finansial pemangku kepentingan terhadap bahwa MBS dapat meningkatkan sekolah menuju pada peningkatan
juan pesat dalam sektor pendidikan, Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu untuk pengembangan guru dan kepala implenetasi MBS. Pemangku prestasi belajar siswa. Prestasi mutu pendidikan secara menyeluruh.
yakni implementasi manajemen yang Pendidikan Universitas Syiah Kuala sekolah yang profesional. Para guru, kepentingan dan birokrat di siswa bergantung pada Universitas Syiah Kuala ikut
tepat, efisien, dan efektif di seko- kepala sekolah, dan seluruh pemangku tingkat sekolah dasar cenderung bagaimana efektivitas sekolah itu bertanggungjawab dalam membantu
lah-sekolah. kepentingan harus siap memikul merespon agak negatif (56,55 dikelola. Bilamana pengelolaannya peningkatan mutu pendidikan dan
Untuk menunjukkan komitmen mengembangkan laporan kinerja tanggung jawab dan wewenang persen) terhadap implementasi MBS baik maka sekolah itu cenderung penyiapan calon kepala sekolah dan
dan sikap positif terhadap tahunan yang mencakup seberapa dalam rangka meningkatkan kualitas di sekolah. Namun, 59,25 persen baik, demikian pula sebaliknya. guru yang professional yang sesuai
implementasi Manajemen Berbasis jauh/baik sekolah telah melakukan pembelajaran, dan juga akuntabilitas responden dari sekolah menengah Pemangku kepentingan, seperti dengan Rencana Induk Penelitian
Sekolah (MBS) pemerintah harus upaya untuk mencapai tujuan terhadap kinerja mereka. pertama (SMP) dan sekolah kepala sekolah, guru, orang tua, (RIP) Universitas Syiah Kuala
mempercayai kepala sekolah dan dan sasaran, bagaimana sekolah Dalam naskah Anggaran Kebijakan menengah atas (SMA) memandang termasuk siswa, harus diberikan 2014-2020 yaitu Pengembangan
komite (dewan) sekolah untuk menggunakan sumber dayanya, dan Publik Provinsi Aceh tahun 2020 penerapan manajemen berbasis hak yang cukup untuk mengontrol Pembelajaran Integratif berorientasi
menentukan cara mencapai tujuan deskripsi rencana sekolah yang jelas. dan Rencana Strategis pendidikan sekolah secara lebih positif. proses pendidikan dan administrasi life skill dan berkarakter untuk SD/
pendidikan. Setiap sekolah perlu Pemerintah turut mengadakan 2017-2022 tersurat bahwa sektor Meskipun MBS belum diterapkan keuangan sekolah. SMP/SMA. []
6 FEBRUARI 2021 7 FEBRUARI 2021
