Page 11 - Warta USK Maret 2023
P. 11

FOKUS                                                                                         FOKUS





 Reformasi Birokrasi  birokrasinya. Salah satu upaya   reformasi birokrasi di lingkungan

          kampus ini. Selain itu pelaksanaan
 tersebut kami lakukan dengan
 Ciptakan Kawasan  menerapkan reformasi birokrasi di   reformasi birokrasi di kampus ini
          juga memiliki sejumlah landasan
 lingkungan kampus ini,” ucap Rektor
 Bebas Korupsi dan  USK, Prof. Dr. Ir. Marwan.  hukum. Di antaranya Undang-
 Sekretaris Tim Reformasi
          Undang Nomor 30 Tahun 2002
 Birokrasi USK, Susilawati, S.H
          tentang Komisi Pemberantasan
 Bersih Melayani  menjelaskan, reformasi birokrasi   Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
          telah beberapa kali diubah terakhir
 merupakan salah satu langkah
 awal untuk melakukan penataan
          dengan Undang-Undang Nomor
 terhadap sistem penyelenggaraan   10 Tahun 2015 tentang Penetapan
 pemerintahan yang baik, efektif,   Peraturan Pemerintah Pengganti
 dan efisien. Upaya ini nantinya   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
 diharapkan dapat melayani   tentang Perubahan Atas Undang-
 masyarakat secara cepat, tepat, dan   Undang Nomor 30 Tahun 2002
 profesional.   tentang Komisi Pemberantasan
 Dalam realisasinya ada   Tindak Pidana Korupsi menjadi
 beberapa hal yang menjadi fokus   Undang-Undang.
 pelaksanaan reformasi birokrasi ini.   Oleh sebab itu reformasi birokrasi
 Di antaranya adalah peningkatan   USK laksanakan ini merupakan
 kualitas layanan publik yaitu fokus   amanat yang harus ditunaikan untuk   “Konsekuensinya adalah   bagian yang tidak terpisahkan dalam
 pada penyederhanaan prosedur,   menciptakan USK sebagai Wilayah   pemerintah harus meningkatkan   perbaikan manajemen instansi,”
 perbaikan tata kelola, dan   Bebas dari Korupsi (WBK) dan   kinerja birokrasi sehingga tercapai   ucapnya.
 pemanfaatan teknologi informasi.   Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani   birokrasi yang bersih, kompeten,   Oleh karena itu USK telah
 Kemudian peningkatan efisiensi dan   (WBBM).  dan memiliki kemampuan dalam     berkomitmen menerapkan
 efektifitas anggaran yang fokusnya   “Pembangunan zona integritas   melayani,” ucap Prof. Marwan.  pelaksanaan reformasi birokrasi
 pada penghematan anggaran,   menuju Wilayah Bebas dari Korupsi   Selanjutnya Prof. Marwan   dengan menunjuk Fakultas
 efisiensi penggunaan anggaran,   dan Wilayah Birokrasi Bersih dan   mengatakan perjalanan panjang   Matematika dan Ilmu Pengetahuan
 dan peningkatan efektivitas   Melayani ini merupakan langkah   dalam memperbaiki birokrasi   Alam (FMIPA) sebagai pilot proyek
 niversitas Syiah Kuala   program-program pendidikan dan   konkret dalam rangka mengakselerasi   dilakukan secara terus menerus   pelaksanaan zona integritas sejak 9
 berkomitmen untuk terus   kebudayaan. Selanjutnya penguatan   pencapaian program kerja reformasi   dan berkesinambungan. Baik dari   Juli 2021 lalu. Kala itu Sesditjen Dikti,
 mendorong mutu pendidikan   Ini merupakan   tata kelola yaitu melalui perbaikan   birokrasi pada unit kerja,” ucapnya.  aspek perencanaan maupun aspek   Dr. Paristiyanti Nurwardani, hadir
 dan daya saing bangsa. Hal ini   regulasi dan kebijakan, peningkatan   Ketua Tim Reformasi Birokrasi   pelaksanaan di lapangan. Ia menilai   secara daring dalam pencanangan
 Utidak hanya diwujudkan dengan   langkah konkret   koordinasi antarunit kerja, serta   USK, Prof. Dr. Marwan, S.Si., M.Si   pemerintah berupaya melakukan   zona integritas di USK ini. Dalam
 membenahi dan meningkatkan kualitas   dalam rangka   penguatan manajemen SDM.   mengatakan, reformasi birokrasi   berbagai perbaikan-perbaikan   sambutannya Sesditjen Dikti sangat
 akademik, tetapi juga memberi perhatian   Kemudian penguatan sistem   pada hakikatnya merupakan upaya   terhadap pelayanan dan efisiensi   mengapresiasi langkah yang diambil
 serius terhadap kualitas pelayanan dan tata   mengakselerasi   informasi yang fokusnya pada   untuk melakukan pembaharuan   birokrasi. Persoalan akuntabilitas   universitas Jantong Hate Rakyat
 kelola organisasi. Sebab kedua hal tersebut   pencapaian   pengembangan sistem informasi di   dan perubahan mendasar   yang selama ini masih belum   Aceh tersebut dalam meningkatkan
 adalah kunci bagi sebuah institusi untuk   Kemendikbud untuk memudahkan   terhadap sistem penyelenggaraan   mendapatkan perhatian yang cukup,   layanan publik dan memberantas
 memainkan perannya di tengah masyarakat.   program kerja   pengambilan keputusan,   pemerintahan agar lebih berdaya   hari ini merupakan bagian terpenting   praktik KKN.
 Hal inilah yang kemudian mendorong USK   reformasi   pemantauan, dan evaluasi   guna dan berhasil guna. Menurut   dalam proses pelaksanaan program    “Kami mengapresiasi apa
 untuk melakukan reformasi birokrasi sebagai   program-program pendidikan dan   Wakil Rektor Bidang Sumber Daya   kegiatan di USK.  yang dilakukan USK. Ada banyak
 upaya menghadirkan lingkungan kampus   birokrasi pada   kebudayaan.  dan Keuangan USK ini, birokrasi   “Di sisi lain berbagai bentuk   komponen yang harus dilakukan,
 yang bebas korupsi dan bersih melayani.  unit kerja.  Susilawati menilai semua poin   idealnya mampu melaksanakan tugas   produk inovasi pelayanan, perbaikan   salah satunya adalah lakukan survei
 “Selain bidang akademik, USK juga terus   inilah yang menjadi perhatian USK   dan melayani masyarakat bukan   terhadap budaya kerja, efisiensi   internal untuk memastikan pelayanan
 membenahi layanan maupun tata kelola   dalam melaksanakan program   sebaliknya dilayani oleh masyarakat.   kelembagaan yang merupakan   publik yang berbudaya,” ucapnya. []




 10  Warta USK Maret 2023                                                                     Warta USK Maret 2023 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16