Page 19 - Warta USK Agustus 2023

KIPRAH KIPRAH

Kerja Akademis untuk Beri yang akhirnya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.
“Sejak 2–3 tahun ini, pemerintah
Kepastian Hukum Tanah Ulayat sangat intens menyelesaikan
persoalan tanah adat ini. Mudah-
mudahan ujungnya akan ada
penetapan dari BPN sehingga
niversitas Syiah Kuala kepemilikan tanah tadi menjadi legal
melalui Pusat Riset dan tidak disalahgunakan,” ucap
Hukum, Islam dan Adat rektor.
berhasil melakukan Selain itu, rektor juga sangat
Uinventaris sebanyak mengapresiasi atas dukungan
148 bidang tanah ulayat di Aceh. dan peran strategis dari Paduka
Informasi ini disampaikan saat Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh,
Focus Discussion Group (FGD) Hasil Teungku Malik Mahmud Al-
Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Haythar, dalam upaya percepatan
Ulayat dan Komunal di Hotel Kyriad penetapan hutan adat. Sebab
Muraya pada 11 Agustus 2023 lalu. selama ini wali nanggroe telah ikut nanggroe juga mendukung penuh dari Tim Riset USK ini,” ucap Rektor.
Wakil Ketua Bidang Pengabdian merekomendasikan secara resmi usulan penetapan hutan adat melalui Direktur Pengaturan Tanah
LPPM USK, Dr. Dra. Sulastri, M.Si, ke Menteri Lingkungan Hidup dan surat nomor 291/206 tertanggal Komunal, Hubungan Kelembagaan
dalam laporannya menyebutkan Kehutanan (LHK), setelah dirinya 21 Desember 2022 yang ditujukan dan PAAT Kementerian ATR/
148 bidang tanah ulayat tersebut menerima hasil kajian tim PR-HIA kepada Menteri Lingkungan Hidup BPN, Iskandarsyah Jalil, SE, MPA
tersebar di 10 kabupaten USK yang difasilitasi oleh staf dan Kehutanan. mengatakan, kegiatan inventarisir
Aceh. Tim Riset USK berhasil khusus wali nanggroe. “Oleh karena itu kita sangat ini telah dilakukan Kementerian
mengidentifikasinya lengkap dengan Selain menerima tim kajian dan mengapresiasi peran wali nanggroe ATR/BPN dari barat hingga timur
titik koordinat sehingga dapat tim KLHK untuk berdiskusi, wali karena telah menindaklanjuti kerja Indonesia. Dirinya mengungkapkan
dimanfaatkan untuk verifikasi dan masukan dari berbagai pihak terhadap dalam struktur Undang-Undang
keperluan lainnya. penyempurnaan luaran kajian ini. Pemerintah Aceh telah disebutkan
“Kami harapkan 148 bidang ini Jadi program ini “Hasil kajian hari ini mudah-mudahan tanah adat merupakan bagian dari
akan menjadi titik yang clean and menjadi hal yang strategis bagi tanah negara. Namun selama ini
clear untuk menjadi tanah ulayat di sangatlah penting pembangunan Aceh di masa depan,” tanah adat sering terlupakan. Oleh
Aceh,” ucap Sulastri. karena menjaga ucapnya. karena itu, Kementerian ATR/BPN
Sulastri mengatakan program barrier ekosistem Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan menargetkan pendataan tanah
ini merupakan bentuk dukungan mengatakan, sebagai pimpinan universitas ulayat ini rampung pada tahun 2025.
USK terhadap implementasi dari Leuser dan dirinya menyampaikan terima kasih atas “Berdasarkan hal ini kita coba
penatausahaan tanah ulayat masyarakat yang kepercayaan Kementerian ATR/BPN lakukan percepatan. Jangan sampai
yang masuk dalam program tinggal terutama di terhadap Tim Riset USK untuk melakukan 2025 tanah ulayat ini tertinggal.
prioritas nasional serta Rencana kajian inventarisir dan identifikasi Dan selayaknya kita memberikan
Strategis Kementerian Agraria dan kaki Gunung Leuser tanah ulayat. Menurutnya kegiatan ini apresiasi kepada masyarakat hukum
Tata Ruang/Badan Pertanahan sangatlah penting untuk memberikan adat yang turun temurun masih
Nasional tahun 2021-2024. Oleh kepastian hukum sehingga masyarakat menjaga dan mempertahankan
karena itu, dirinya menilai FGD ini adat bisa menggunakan tanah tersebut beberapa bidang tanah ulayat
penting karena dapat memberikan untuk kepentingan sosial dan ekonomi mereka,” ucapnya. []

18 Warta USK Agustus 2023 Warta USK Agustus 2023 19