Page 30 - Warta USK Oktober 2023
P. 30

RISET                                                                                                                                                                                                 RISET





          Sistem Keuangan dan                                                                                                    Indonesia lainnya, Provinsi Aceh

                                                                                                                                 yang terdiri dari 23 kabupaten/kota
          Tata Kelola Keuangan Desa                                                                                              dengan 6.497 desa juga memiliki

                                                                                                                                 persoalan pengelolaan dana
                                                                                                                                 desa dari tahun ke tahun, seperti
                                                                                                                                 permasalahan yang timbul akibat
                                                                                                                                 penyaluran dana desa.
                       Prof. Mirna Indriani, SE, M. Si, AK, CA                                                                     Penyebab utama dana tersebut
                       Profesor dalam Bidang Ilmu Akuntansi                                                                      belum dapat dicairkan karena desa-
                       Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK                                                                           desa tersebut belum membuat
                                                                                                                                 laporan pertanggungjawaban (LPJ)
                                                                                                                                 penggunaan dana tahun sebelumnya
                                                                                                                                 dan masih ada kabupaten/kota
                   engan disahkannya UU                                                                                          yang belum menetapkan peraturan
                   Nomor 6 Tahun 2014                                                                                            bupati/peraturan walikota mengenai
                   Tentang Desa, maka desa                                                                                       pembagian dana desa.
                   diberikan kesempatan                                                                                            Tata Kelola atau yang dikenal
        Dbesar untuk mengurus                                                                                                    dengan istilah governance adalah
          tata pemerintahannya sendiri serta                                                                                     segala sesuatu yang berkaitan
          pelaksanaan pembangunan untuk                                                                                          mengenai bagaimana masyarakat,                                    dalam sistem sosial. Tata kelola
          meningkatkan kesejahteraan dan                                                                                         pemerintah, dan organisasi dikelola                               pada desa merupakan konsep tata
          kualitas hidup masyarakatnya. Selain                                                                                   atau dipimpin. Aspek yang paling   Implementasi dana              kelola pada level meso dengan fokus
          itu pemerintah desa diharapkan                                                                                         penting dalam pengelolaan adalah                                  pertanggungjawaban pada masyarakat
          untuk lebih mandiri dalam mengelola                                                                                    bagaimana menyusun dan mengatur   desa memiliki banyak            (horizontal) dan pemerintah (vertical).
          pemerintahan dan berbagai sumber                                                                                       semua urusan, membuat keputusan,   permasalahan yang              Fokus utama tata kelola adalah dana
          daya alam yang dimiliki, termasuk di                                                                                   dan menjalankan kekuasaan.        mengiring ke ranah              desa karena diberikan pemerintah pusat
          dalamnya pengelolaan keuangan dan                                                                                        Menurut Edwards di tahun                                        untuk meningkatkan kesejahteraan
          kekayaan milik desa.                                                                                                   2012, terdapat tiga konsep tata   hukum. Fenomena                 masyarakat desa melalui berbagai
            Untuk menunjang pengelolaan                                                                                          kelola yaitu: macro, meso, dan    korupsi di daerah               program pembinaan dan pemberdayaan
          pemerintah desa dari aspek                                                                                             mikro. Setiap level memiliki fokus   kian meluas setelah          masyarakat. Oleh karena itu, dana
          keuangan  mulai tahun 2015, melalui   jumlah dana yang telah disalurkan   1.  Pemotongan pada saat                     masing-masing.  Pada level makro                                  desa adalah dana publik yang harus
          APBN-P 2015 dialokasikan dana      sejak tahun 2015 sampai dengan        pencairan,                                    governance berkaitan dengan public   pemerintah pusat             diurus secara baik melalui pemenuhan
          desa untuk 74.093 desa dengan      tahun 2022 sebesar  Rp468,9 triliun.  2.  proyek fiktif,                            governance dengan fokus society   mengimplementasikan             prinsip tata kelola. Penerapan prinsip
          jumlah danaRp21 triliun. Dana        Implementasi dana desa           3.  penggelembungan proyek,                      atau masyarakat. Pada level meso,   alokasi dana desa.            tata kelola di pemerintahan desa harus
          desa adalah dana yang bersumber    memiliki banyak permasalahan       4.  rendahnya kemampuan                          governance berkaitan dengan                                       dianggap sebagai sebuah kebutuhan dan
          dari Anggaran Pendapatan dan       yang mengiring ke ranah hukum.        manajerial dari aparatur desa,                sektor publik dengan fokus pada                                   diinternalisasikan sebagai budaya yang
          Belanja Negara yang diperuntukkan   Fenomena korupsi di daerah kian   5.  penggunaan rekening pribadi                  pemerintah sedangkan pada level                                   melekat sehingga dapat meningkatkan
          bagi desa untuk mempercepat        meluas setelah pemerintah pusat       sebagai tempat penampungan                    mikro, governance berkaitan dengan                                kualitas pengelolaan desa sebagai
          peningkatan kesejahteraan          mengimplementasikan alokasi dana      dana,                                         corporate yang berfokus pada                                      organisasi yang memberikan pelayanan
          masyarakat di pedesaan.            desa. Ada enam permasalahan        6.  proses penyaluran rawan                      organisasi.                                                       kepada masyarakat.
          Keseriusan pemerintah untuk        besar yang ditemukan Kejaksaan        pungutan liar.                                  Pada tingkat yang paling dasar,                                    Dalam tata kelola istilah akuntabilitas
          melakukan pembangunan desa         Agung dalam pengelolaan Dana          Tidak jauh berbeda dengan                     governance menggambarkan                                          dan akuntabilitas saling berdampingan.
          sangat tinggi hal ini terlihat dari   Desa, yaitu                     kondisi dana desa di wilayah                     manajemen jalannya peristiwa                                      Akuntabilitas cenderung berfokus




          30  Warta USK Oktober 2023                                                                                                                                                                               Warta USK Oktober 2023 31
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35