Page 31 - Warta USK Oktober 2023
P. 31

RISET                                                                                          RISET





 Sistem Keuangan dan  Indonesia lainnya, Provinsi Aceh

          yang terdiri dari 23 kabupaten/kota
 Tata Kelola Keuangan Desa  dengan 6.497 desa juga memiliki

          persoalan pengelolaan dana
          desa dari tahun ke tahun, seperti
          permasalahan yang timbul akibat
          penyaluran dana desa.
 Prof. Mirna Indriani, SE, M. Si, AK, CA  Penyebab utama dana tersebut
 Profesor dalam Bidang Ilmu Akuntansi  belum dapat dicairkan karena desa-
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK  desa tersebut belum membuat
          laporan pertanggungjawaban (LPJ)
          penggunaan dana tahun sebelumnya
          dan masih ada kabupaten/kota
 engan disahkannya UU   yang belum menetapkan peraturan
 Nomor 6 Tahun 2014   bupati/peraturan walikota mengenai
 Tentang Desa, maka desa   pembagian dana desa.
 diberikan kesempatan   Tata Kelola atau yang dikenal
 Dbesar untuk mengurus   dengan istilah governance adalah
 tata pemerintahannya sendiri serta   segala sesuatu yang berkaitan
 pelaksanaan pembangunan untuk   mengenai bagaimana masyarakat,             dalam sistem sosial. Tata kelola
 meningkatkan kesejahteraan dan   pemerintah, dan organisasi dikelola       pada desa merupakan konsep tata
 kualitas hidup masyarakatnya. Selain   atau dipimpin. Aspek yang paling   Implementasi dana   kelola pada level meso dengan fokus
 itu pemerintah desa diharapkan   penting dalam pengelolaan adalah          pertanggungjawaban pada masyarakat
 untuk lebih mandiri dalam mengelola   bagaimana menyusun dan mengatur   desa memiliki banyak   (horizontal) dan pemerintah (vertical).
 pemerintahan dan berbagai sumber   semua urusan, membuat keputusan,   permasalahan yang   Fokus utama tata kelola adalah dana
 daya alam yang dimiliki, termasuk di   dan menjalankan kekuasaan.    mengiring ke ranah   desa karena diberikan pemerintah pusat
 dalamnya pengelolaan keuangan dan   Menurut Edwards di tahun               untuk meningkatkan kesejahteraan
 kekayaan milik desa.    2012, terdapat tiga konsep tata   hukum. Fenomena   masyarakat desa melalui berbagai
 Untuk menunjang pengelolaan   kelola yaitu: macro, meso, dan   korupsi di daerah   program pembinaan dan pemberdayaan
 pemerintah desa dari aspek   mikro. Setiap level memiliki fokus   kian meluas setelah   masyarakat. Oleh karena itu, dana
 keuangan  mulai tahun 2015, melalui   jumlah dana yang telah disalurkan   1.  Pemotongan pada saat   masing-masing.  Pada level makro   desa adalah dana publik yang harus
 APBN-P 2015 dialokasikan dana   sejak tahun 2015 sampai dengan   pencairan,   governance berkaitan dengan public   pemerintah pusat   diurus secara baik melalui pemenuhan
 desa untuk 74.093 desa dengan   tahun 2022 sebesar  Rp468,9 triliun.  2.  proyek fiktif,   governance dengan fokus society   mengimplementasikan   prinsip tata kelola. Penerapan prinsip
 jumlah danaRp21 triliun. Dana   Implementasi dana desa   3.  penggelembungan proyek,   atau masyarakat. Pada level meso,   alokasi dana desa.   tata kelola di pemerintahan desa harus
 desa adalah dana yang bersumber   memiliki banyak permasalahan   4.  rendahnya kemampuan   governance berkaitan dengan   dianggap sebagai sebuah kebutuhan dan
 dari Anggaran Pendapatan dan   yang mengiring ke ranah hukum.   manajerial dari aparatur desa,   sektor publik dengan fokus pada   diinternalisasikan sebagai budaya yang
 Belanja Negara yang diperuntukkan   Fenomena korupsi di daerah kian   5.  penggunaan rekening pribadi   pemerintah sedangkan pada level   melekat sehingga dapat meningkatkan
 bagi desa untuk mempercepat   meluas setelah pemerintah pusat   sebagai tempat penampungan   mikro, governance berkaitan dengan   kualitas pengelolaan desa sebagai
 peningkatan kesejahteraan   mengimplementasikan alokasi dana   dana,   corporate yang berfokus pada   organisasi yang memberikan pelayanan
 masyarakat di pedesaan.    desa. Ada enam permasalahan   6.  proses penyaluran rawan   organisasi.    kepada masyarakat.
 Keseriusan pemerintah untuk   besar yang ditemukan Kejaksaan   pungutan liar.  Pada tingkat yang paling dasar,   Dalam tata kelola istilah akuntabilitas
 melakukan pembangunan desa   Agung dalam pengelolaan Dana   Tidak jauh berbeda dengan   governance menggambarkan   dan akuntabilitas saling berdampingan.
 sangat tinggi hal ini terlihat dari   Desa, yaitu   kondisi dana desa di wilayah   manajemen jalannya peristiwa   Akuntabilitas cenderung berfokus




 30  Warta USK Oktober 2023                                                                 Warta USK Oktober 2023 31
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36